Veriof: Jurnal Kajian Ilmu Syariah dan Hukum

Wasiat Wajibah Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Abdul Kodir Alhamdani — 2025-01-28

Fenomena pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi hal lumrah, bagi mereka yang belum atau kesulitan mendapatkan keturunan (anak). Pengangkatan anak merupakan solusi bagi beberapa pasangan yang telah lama melangsungkan pernikahan, namun belum dikaruniai seorang anak oleh Tuhan, dibalik itu semua ada sebuah permasalahan yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pengangkatan anak yang benar, hukum pembagian harta warisan kepada anak angkat, atau kedudukan anak angkat dalam kerangka hukum waris Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Pengangkatan anak dalam hukum Islam ialah pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya. Kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberi status nasab, hal ini dalam hukum Islam disebut dengan tabanni. Sedangkan dalam hukum perdata kedudukan seorang anak angkat yang telah di nasabkan oleh orang tua angkatnya, maka terputuslah hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Dalam kedudukan dan pembagian hukum waris anak angkat terdapat perbedaan hukum mengenai Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kedudukan dalam pembagian harta warisan untuk anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata? Serta bagaimana perlindungan hukum untuk anak angkat yang ditinjau dalam KHI dan KUHPerdata?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengangkat anak yang dilakukan dengan menggunakan cara kekeluargaan dan di tetapkan melalui pengadilan. Anak angkat pemeliharaan sehari-harinya seperti anak kandung sendiri. Namun untuk harta warisnya tidaklah sama dengan anak kandung. Dalam Hukum Islam kedudukan anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Pemberian harta warisan terhadap anak angkat dapat melalui wasiat wajibah yang besarannya 1/3 dari harta warisan, karena anak angkat tidak termasuk kedalam ahli waris. Dalam KUHPerdata Pengangkatan anak menurut Undang- undang ini memberikan status hukum yang mendekati anak kandung dengan menempuh proses pengangkatan anak yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia

Mujib Abdullah Romdon — 2025-01-28

The family is the smallest unit in society. The family consists of husband and wife,
mother and child father, father and child or mother and child. Like life, family is
not separated from the so-called conflict, family conflict or family dispute is
something that must be avoided and resolved. For family disputes that have
occurred, they must be resolved. In Indonesia there are two family dispute
resolution systems namely litigation and non-litigation. Therefore

Hukum Suami Menceraikan Isteri dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Psikologi

Mar Fajar Rizkyansyah — 2025-01-28

Banyaknya angka perceraian di Indonesia diakibatkan oleh terjadinya luapan emosi yang diakibatkan lepas kontrol dari suami atau istri. Lalu emosi dalam ilmu psikologi banyak ragamnya salah satunya emosi marah. Ada keterkaitan tingkat marah ini dengan konsekuensi hukum dalam menjatuhkan talak sebagaimana dipahami dalam fikih Islam.

Dalam hal rasa marah yang masih sadar maka akan jatuh talak dari suami yang menjatuhkannya lalu akan berbeda jika suami dalam keadaan marah yang sampai tidak sadar maka talaknya akan tidak jatuh. Maka diteliti dalam artikel ini jenis marah seperti apa dalam psikologi yang termasuk kategori tidak jatuh talak dan yang jatuh talak.

Batas Usia Nikah di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ai Nurjannah — 2025-01-29

There is a change in the age limit for marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was originally 16 years for women and 18 years for men, replaced with 18 years for Men and Women in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage raises the question of whether the age of 18 is ideal for marriage? So what is the social impact? Moreover, there is a science that focuses on recognizing a person's soul, namely psychology, so if you look at it from a sociological perspective, the ideal age for marriage is 18 years old.

From the results of the discussion, it was found that the ideal age for marriage for men and women is 17 years and above because the teenage phase has been passed so that the age of 18 years in the Law is considered ideal for marriage. Families will be more prosperous because the couple's maturity will result in good social interactions, there will be changes in social stigma in community customs, there will be increased legal efforts, there will be a reduction in the desire for early marriage and there will be reproductive health protection for women.

Memecahkan Masalah Hukum Ekonomi Syariah dengan Cara Sadz Al-Dzari’ah dan Fath Al-Dzari’ah

Muhaimin Siddiq — 2025-01-29

Fikih atau hokum islam terbentuk dari berbagai macam cara atau metode istinbath hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Salah satu cara untuk istinbath hukum yaitu dengan cara Sadz al-dzari’ah dan Fath Al-dzari’ah sesuai dengan aturan dalam ilmu Ushul Fiqh. Maka oleh karen itu penting untuk dibahas tentang Sadz al-dzari’ah dan Fath Al-dzari’ah.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk (1) menganalisis definisi tentang Sadz al-Dzari’ah dan Fath al-Dariah. (2) Untuk menganalisis dalil Sadz al-Dzari’ah dan Fath al-Dzariah (3) Untuk menganalisis penggunaan metode Sadz al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode konten analisis dengan pendekatan yuridic normative dengan cara pengumpulan data menggunakan studi pustaka tentang Sadz al-dzari’ah dan Fath Al-dzari’ah.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah (1) Sadz al-Dzari’ah adalah menutup media atau pelantara yang menyebabkan sesuatu hukum menjadi haram, Fath al-Dzari’ah adalah membuka media atau pelantara yang akan mendatangkan kemaslahatan. (2) Dasar hukum dari metode Sadz al-Dari’ah adalah dari Al-Qur’an, Hadis dan Kaidah Fikih. (3) Penerapan metode Sadz al-Dzariah dan Fath al-Dzari’ah adalah seperti Zina itu haram, maka melihat wanita yang akan menimbulkan zina adalah haram juga.